Alternatif Penyelesaian Masalah Keberagaman Budaya di Indonesia
Berbagai persoalan yang timbul akibat keberagaman budaya bangsa Indonesia yang plural dan majemuk ini memerlukan sebuah model penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga konflik sosial yang selama ini berkembang dapat diminimalkan. Sebuah masyarakat yang memiliki karakteristik heterogen pola hubungan sosial antarindividunya di dalam masyarakat, harus mampu mengembangkan sifat toleransi dan menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai satu sama lain dengan menerima setiap perbedaan-perbedaan yang melekat pada keberagaman budaya bangsa. Oleh karena itu, diperlukan sebuah konsep yang mampu mewujudkan situasi dan kondisi sosial yang penuh kerukunan dan perdamaian meskipun terdapat kompleksitas perbedaan. Kebesaran kebudayaan suatu bangsa terletak pada kemampuannya untuk menampung berbagai perbedaan dan keanekaragaman kebudayaan dalam sebuah kesatuan yang dilandasi suatu ikatan kebersamaan.
Salah satu pengembangan konsep toleransi terhadap keberagaman budaya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang multikultural dengan bentuk pengakuan dan toleransi, terhadap perbedaan dalam kesetaraan individual maupun secara kebudayaan. Dalam masyarakat multikultural, masyarakat antarsuku bangsa dapat hidup berdampingan, bertoleransi, dan saling menghargai. Nilai budaya tersebut bukan hanya merupakan sebuah wacana, tetapi harus dijadikan pedoman hidup dan nilai-nilai etika dan moral dalam perilaku masyarakat Indonesia. Dalam prinsip multikulturalisme ini penegakan prinsip-prinsip demokrasi menjadi tujuan utama nilai-nilai sosial.
Salah satu ciri masyarakat multikultur adalah pengakuan terhadap kesetaraan dalam perbedaan. Melalui pendekatan multikultur setiap kebudayaan dan antarkelompok masyarakat dipandang mempunyai cara hidupnya sendiri-sendiri yang harus dipahami dari konteks masyarakat dan kebudayaan yang bersangkutan.
Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang menggunakan konsep demokrasi
sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan didukung oleh
pranata-pranata sosial masyarakat. Prinsip demokrasi hanya dapat berkembang dan
hidup secara mantap dalam sebuah masyarakat yang mempunyai toleransi terhadap
perbedaan-perbedaan karena adanya kesetaraan dalam kemajuan dan kesejahteraan
hidup masyarakatnya
Dalam melaksanakan prinsip demokrasi terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, sistem negara menganut prinsip demokrasi partisipatif. Dalam sistem demokrasi partisipatif, hukum adalah supremasi tertinggi dengan tidak memihak pada kelompok tertentu. Semua kelompok masyarakat, baik mayoritas atau minoritas, kaya atau miskin dikendalikan melalui prinsip-prinsip hukum yang objektif. Kedua, adanya distribusi pendapatan dan sarana ekonomi yang relatif merata. Artinya, tidak terjadi ketimpangan sosial ekonomi antarlapisan, golongan, dan daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi dan politik sangat penting dalam mengelola masyarakat majemuk tersebut.
Selain itu, alternatif penyelesaian keberagaman budaya yang ada di Indonesia dilakukan melalui interaksi lintas budaya dengan mengembangkan media sosial, seperti pengembangan lambang-lambang komunikasi lisan maupun tertulis, norma-norma yang disepakati dan diterima sebagai pedoman bersama, dan perangkat nilai sebagai kerangka acuan bersama. Sebenarnya interaksi lintas budaya bagi masyarakat Indonesia yang tersebar di Kepulauan Nusantara bukan merupakan hal yang baru. Jauh sebelum kedatangan orang Eropa, mobilitas penduduk di Kepulauan Nusantara tersebut cukup tinggi yang tercermin dalam toponomi perkampungan suku bangsa atau golongan sosial perkotaan di Indonesia. Gejala tersebut bukan hanya membuktikan betapa tingginya mobilitas penduduk di masa lampau, melainkan juga mencerminkan adanya pola-pola interaksi sosial lintas budaya.
Gambar 3.3 Toponomi perkampungan masa kolonial
Sumber:
Masa Menjelang Revolusi
Berdasarkan pola-pola pemukiman yang tercermin dalam toponomi perkampungan suku bangsa terdapat pola pembagian kerja yang cukup rapi antara anggota suku bangsa dan golongan sosial yang membentuk corporate group
perkotaan Indonesia di masa lampau. Pembagian kerja atau spesialisasi yang menjadi sumber mata pencaharian yang ditekuni oleh masing-masing kelompok suku bangsa atau golongan sosial tersebut telah mendorong mereka untuk mendirikan perkampungan yang memberikan kesan eksklusif. Walaupun perkampungan eksklusif kesukuan ataupun golongan tersebut kini telah berkurang (survival), namun dalam perkembangan di perkotaan nampak adanya kecenderungan para pendatang baru untuk hidup berkelompok dalam suatu perkampungan. Hal ini didorong oleh adanya kesamaan profesi. Misalnya, di kota Surakarta terdapat perkampungan batik Laweyan, perkampungan Islam Kauman atau perkampungan pecinan.
Kerajaan yang menerima pengaruh budaya Islam terdapat di pedalaman Jawa, yaitu di Kerajaan Mataram. Di Kerajaan Mataram Islam terjadi akulturasi budaya Islam dengan budaya Hindu-Jawa yang menciptakan campuran budaya Hindu, Jawa, dan Islam. Meskipun secara formal penduduk Mataram beragama Islam, namun raja Mataram melestarikan bentuk-bentuk budaya Hindu dalam ritual kerajaan, seperti budaya labuhan dan sesaji. 
Kemajemukan masyarakat Indonesia juga tercermin dari penggunaan bahasa di Indonesia. Menurut Clifford Geertz, di Indonesia terdapat 300 suku bangsa yang berbicara dalam 250 bahasa. Di Jawa, suku bangsa Sunda berbicara dengan bahasa Sunda, suku bangsa Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur mengunakan bahasa Jawa, dan suku bangsa Madura yang tinggal di Pulau Madura berbicara dengan menggunakan bahasa Madura. Di Sumatra setiap etnik berkomunikasi dengan bahasa daerahnya masing-masing. Suku bangsa Melayu yang terdiri atas suku bangsa Aceh, Batak, dan Melayu, berbicara memakai bahasa daerahnya masing-masing. Di Provinsi Aceh, terdapat empat macam bahasa, yaitu Gayo-Alas, Aneuk Jamee, Tamiang, dan bahasa Aceh yang masing-masing penuturnya tidak dapat memahami penutur bahasa setempat lainnya. Kemajemukan bahasa di Indonesia juga tercermin dari penggunaan ragam bahasa khusus yang dipakai beberapa suku-suku pedalaman di Indonesia. Menurut Raymond Gordon, di Provinsi Papua terdapat 271 buah bahasa. Bahasa terbesar yang dipakai di Papua adalah bahasa Biak Numfor yang dipakai oleh 280.000 orang, sedangkan jumlah pemakai bahasa terkecil adalah bahasa Woria yang hanya dipakai oleh 5 orang anggota suku Woria. Selain itu, keragaman bahasa juga terdapat di berbagai daerah di Pulau Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. 
Oleh karena itu, untuk menangkal gejala primordialisme, setiap kelompok masyarakat harus mengembangkan budaya toleransi terhadap budaya kelompok lainnya. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa tanpa pengingkaran budaya sendiri. 
Pencegahan dampak negatif sikap etnosentrisme dapat dilakukan dengan sikap relativisme kebudayaan. Dengan memiliki sikap relativisme budaya, seorang individu akan memahami bahwa setiap manusia lahir dan berkembang dengan memiliki ras, bahasa, agama, dan lingkungan budaya yang berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan. Prinsip relativisme menekankan kepada pemahaman bahwa setiap kebudayaan memiliki karakteristik yang tidak bisa dinilai berdasarkan berdasarkan tolok ukur kebudayaan lainnya. Penerapan prinsip relativisme budaya mampu memahami keragaman budaya kelompok masyarakat lainnya tanpa berusaha memberikan penilaian baik atau buruk terhadap nilai budaya kelompok lainnya. 
